SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI DESA DUREN KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO

Sabtu, 26 Januari 2019

Penandatangan MOU Bumdes dengan Unit Usaha Perikanan

Durennews, Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mitra Jaya menyelesaikan proses Kerjasama Kegiatan Dengan Unit Usaha Perikanan pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 di Kantor Desa Duren. penanda tanganan kesepakatan ini dihadiri Bapak Abdurahman selaku pengawas Bumdes .
Menurut direktur BUMDES ” Mitra Jaya ” Muhammad Mutaallimin, dengan ditanda tanganinya MOU ini maka BUMDES Diharapkan lebih Berkembang lagi Sehingga Target Pencapaian Pendapatan Asli Desa Tercapai terutama Pendapatan yang bersumber dari unit unit kegiatan yang berbasiskan Perikanan .ditambahkan lagi oleh Direktur Bumdes bahwasanya dengan Kerjasama ini PIhak Bumdes menyediakan Peralatan Peralatan serta Aplikasi Perikanan yang terus disupport oleh pengurus Bumdes.
dikesempatan yang sama Kepala Desa Duren memberikan Apresiasi atas Kinerja dan Usaha BUMDES Desa Duren atas awal pencapaian ini .

Kamis, 24 Januari 2019

Persiapan Administrasi Bumdes Mitra Jaya



Salah satu tantangan bagi BUMDesa adalah transparansi terutama laporan keuangan sekaligus. Bahkan tak hanya transaparan, BUMDesa juga musti  menjalankan sistem manajemen keuangan modern. Terutama BUMDesa yang menjalankan diri sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Sejak awal soal transaparansi soal keuangan BUMDesa ini harus ditekankan Oleh Bumdes Mitra Jaya Desa Duren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, BUMDesa wajib memberikan laporan terbuka soal keuangan kepada masyarakat melalui musyawarah desa secara berkala. Jadi, publik desa sebagai pemilik usaha yang dijalankan BUMDesa memiliki akses kontrol terhadap BUMDesa.
Kenapa sistem keuangan harus seketat itu? Karena diperlukan untuk mengetahui perkembangan usaha dari waktu ke waktu baik mengenai omset penjualan, rugi-laba maupun struktur permodalan. Dengan begitu, manajemen BUMDesa bisa melakukan antisipasi sejak dini ketika unit usahanya mengalami kemungkinan kebangkrutan misalnya. Masalah lainnya, untuk mengantisipasi pola perilaku kekuasaan yang selama ini kurang transparan dalam urusan perumusan program dan penggunaan dana.